Deskripsi

Jasa ini membantu perusahaan dalam menyusun struktur organisasi P2K3 dan mengurus pengesahannya ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Pengesahan ini merupakan bukti legal bahwa perusahaan telah memiliki wadah kerja sama antara pengusaha dan pekerja dalam bidang K3. Persyaratan Dokumen (Update Desember 2025) Perusahaan wajib menyiapkan dokumen berikut (biasanya diunggah melalui sistem online Disnaker setempat): 1. Surat Permohonan Pengesahan: Ditujukan kepada Kepala Disnaker Provinsi/Kota/Kabupaten terkait. 2. Struktur Organisasi P2K3: Mencantumkan Nama, Jabatan di Perusahaan, dan Jabatan di P2K3 (Ketua, Sekretaris, Anggota). 3. Sekretaris P2K3 Wajib Ahli K3 Umum: Melampirkan fotokopi Sertifikat, Lisensi (Kartu Kewenangan), dan SKP Ahli K3 Umum yang masih berlaku dari Kemnaker RI. 4. Legalitas Perusahaan: NIB (Nomor Induk Berusaha), Akta Pendirian, dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) yang masih aktif. 5. Data Personel: Fotokopi KTP seluruh pengurus P2K3 yang tercantum. 6. Surat Penunjukan: Surat penunjukan dari pimpinan perusahaan untuk masing-masing pengurus P2K3. Fasilitas yang Didapat 1. SK Pengesahan P2K3: Surat keputusan resmi dari Disnaker yang mencantumkan nomor registrasi P2K3 perusahaan. 2. Bimbingan Program Kerja: Konsultasi gratis mengenai tugas pokok P2K3 (rapat bulanan, laporan triwulan). 3. Template Laporan Triwulan: Format laporan P2K3 yang wajib dilaporkan ke Disnaker setiap 3 bulan sekali. 4. Garansi Revisi: Perbaikan dokumen jika ada catatan atau penolakan dari pihak verifikator Disnaker.