Deskripsi

Mutasi SKP/Lisensi wajib dilakukan agar kewenangan seorang Ahli K3 sah secara hukum di bawah bendera perusahaan yang baru. Tanpa mutasi, Ahli K3 tersebut tidak dapat menandatangani laporan resmi K3 (seperti laporan P2K3) atau dokumen legalitas K3 lainnya atas nama perusahaan baru. Persyaratan Dokumen (Update Desember 2025) Dokumen harus diunggah melalui sistem Teman K3 Kemnaker: 1. SKP & Lisensi Asli: Dokumen asli dari perusahaan lama. 2. Sertifikat Pembinaan: Fotokopi sertifikat Ahli K3 dari Kemnaker RI. 3. Surat Pengunduran Diri: Bukti telah keluar dari perusahaan lama. 4. Keterangan Pengalaman Kerja (Parklap): Dari perusahaan sebelumnya. 5. Surat Permohonan Mutasi: Dari pimpinan perusahaan baru yang ditujukan kepada Direktur PNK3 Kemnaker RI. 6. Surat Penunjukan: Surat penunjukan Ahli K3 di perusahaan baru. 7. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP): Bukti WLKP perusahaan baru yang masih berlaku. 8. Identitas: Fotokopi KTP dan Pas Foto latar belakang merah (format digital). Alur Proses Proses dilakukan secara full online namun memerlukan koordinasi intensif: 1. Verifikasi Dokumen: Pengecekan keaslian dan masa berlaku lisensi oleh konsultan. 2. Input Sistem: Pengajuan mutasi melalui portal Teman K3. 3. Verifikasi Kemnaker: Pemeriksaan oleh tim direktorat PNK3. 4. Penerbitan: SKP dan Lisensi baru dengan nama perusahaan baru diterbitkan (umumnya dalam bentuk elektronik/E-License). Fasilitas yang Didapat 1. SKP Ahli K3 Baru: Mencantumkan nama perusahaan saat ini. 2. Lisensi / Kartu Kewenangan Baru: Sebagai identitas resmi Ahli K3 di lapangan. 3. Update Database Teman K3: Data personil secara otomatis terhubung dengan profil perusahaan baru di sistem Kemnaker. 4. Monitoring Masa Berlaku: Notifikasi otomatis dari jasa konsultan jika lisensi akan habis di masa mendatang.