Deskripsi

Layanan ini membantu organisasi mengimplementasikan serangkaian langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan. Fokus utamanya adalah menanamkan budaya integritas melalui kontrol finansial, kontrol non-finansial, serta penerapan Whistleblowing System (WBS). Persyaratan Dokumen & Teknis Organisasi perlu menyiapkan komponen utama sebagai berikut: 1. Kebijakan Anti Penyuapan: Pernyataan tertulis dari pimpinan puncak mengenai toleransi nol terhadap suap. 2. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP): Pembentukan tim atau personel yang bertanggung jawab mengawasi implementasi SMAP. 3. Uji Kelayakan (Due Diligence): Prosedur penilaian risiko terhadap personel, rekan bisnis, dan transaksi tertentu. 4. Penilaian Risiko Suap: Dokumen identifikasi potensi suap pada setiap titik proses bisnis. 5. Prosedur Konflik Kepentingan: Aturan mengenai pemberian hadiah, keramah-tamahan, dan donasi. Materi & Tahapan Konsultasi (Lama Training) Proses pengerjaan hingga sertifikasi memakan waktu sekitar 4 hingga 6 bulan, meliputi: 1. Awareness & Anti-Bribery Training: Pelatihan untuk seluruh staf mengenai bahaya korupsi/suap dan mekanisme pelaporannya. 2. Gap Analysis: Mengevaluasi kontrol yang sudah ada dibandingkan dengan standar ISO 37001. 3. Penyusunan Dokumentasi: Pembuatan Manual SMAP, SOP Uji Kelayakan, dan SOP WBS. 4. Pelatihan Auditor Internal: Memberikan keterampilan audit khusus untuk mendeteksi indikasi penyimpangan finansial. 5. Management Review: Evaluasi kinerja sistem oleh manajemen sebelum audit sertifikasi. Fasilitas yang Didapat 1. Sertifikat ISO 37001:2016 Berlogo KAN: Berlaku internasional dan memiliki nilai tinggi dalam poin teknis tender pemerintah. 2. Manual & Template Dokumentasi: Paket lengkap kebijakan dan formulir SMAP yang siap digunakan. 3. Framework Whistleblowing System: Panduan teknis penyusunan saluran pelaporan pelanggaran. 4. Pelatihan Bersertifikat: Sertifikat pelatihan bagi tim FKAP dan Auditor Internal. 5. Mitigasi Risiko Hukum: Membantu perusahaan dalam upaya pembelaan korporasi terkait Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.