Deskripsi

Layanan ini membantu organisasi mengimplementasikan kerangka kerja untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani tindakan penyuapan. Akreditasi IAS sering dipilih oleh perusahaan swasta dan vendor penyedia jasa karena prosesnya yang objektif, efisien, serta reputasinya yang diakui dalam memperkuat tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance). Persyaratan Dokumen & Teknis Untuk persiapan sertifikasi di tahun 2025, perusahaan perlu menyiapkan: 1. Kebijakan Anti Penyuapan: Pernyataan komitmen manajemen puncak terhadap integritas bisnis. 2. Penilaian Risiko Suap: Identifikasi area rawan suap (seperti pengadaan, perizinan, dan interaksi dengan pejabat publik). 3. Uji Kelayakan (Due Diligence): Bukti pengecekan latar belakang terhadap rekan bisnis, vendor, dan personel pada posisi rawan. 4. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP): Penunjukan tim atau personel independen yang bertanggung jawab atas sistem. 5. Legalitas: NIB (Nomor Induk Berusaha), NPWP, dan profil organisasi. Materi & Tahapan Konsultasi (Lama Training) Durasi pengerjaan hingga sertifikat terbit biasanya memakan waktu 4 hingga 6 bulan, meliputi: 1. Anti-Bribery Awareness: Pelatihan budaya integritas bagi seluruh staf dan pimpinan (1-2 hari). 2. Gap Analysis: Mengevaluasi kontrol yang sudah ada (finansial & non-finansial) dibandingkan standar ISO 37001. 3. Penyusunan Dokumentasi: Pembuatan Manual SMAP, SOP Pemberian Hadiah/Donasi, SOP Whistleblowing System (WBS), dan SOP Investigasi. 4. Internal Audit Training: Pelatihan tim internal untuk mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan (2 hari). 5. Management Review: Rapat pimpinan untuk evaluasi akhir sistem sebelum audit eksternal. 6. Audit Sertifikasi (IAS Accredited): Pendampingan selama audit Stage 1 dan Stage 2. Fasilitas yang Didapat 1. Sertifikat ISO 37001:2016 Akreditasi IAS: Dilengkapi logo IAF yang sah di level internasional. 2. Full Toolkit Dokumen SMAP: Template Kebijakan, SOP, Manual, dan Formulir siap pakai (format editable). 3. Sertifikat Pelatihan: Untuk tim FKAP, Auditor Internal, dan peserta Awareness Training. 4. Panduan Mitigasi Risiko Hukum: Penyelarasan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang pidana korporasi. 5. Garansi Kelulusan: Dukungan penuh hingga sertifikat terbit dan bantuan penutupan temuan audit.